Tahun ini Kementerian Kehutanan (Kemenhut) telah menyiapkan anggaran sebesar Rp3 triliun dari APBN yang akan digulirkan untuk pengelolaan hutan oleh masyarakat.
Menurut Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan, dana sebesar akan dipinjamkan kepada masyarakat dengan waktu jangka panjang dan bunga rendah. ‘’Warga yang punya lahan mendapat pinjaman Rp20,5 juta per hentare (ha) dengan masa pengembalian 10 tahun serta bunga 5,7%,’’ ujar Zulkifli, di Palembang, Sabtu (2-3).
Dengan adanya program itu, tambah Menteri, masyarakat bisa mengembangkan tanaman-tanaman seperti sengon, jati, damar, buah, karet dan sebagainya untuk jangka panjang. ‘’Program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat . Bayangkan, warga yang punya lahan 2 ha saja, saya yakin bisa menyekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi,’’ papar Menteri.
Selain itu, kata Zulkifli, Kemenhut juga menyediakan bantuan bibit senilai Rp50 juta untuk tiap desa di seluruh Indonesia. Dia menjelaskan, sejak tiga tahun terakhir Kemenhut telah mengkoreksi kebijakan yang dulunya lebih mendukung pada perusahaan-perusahaan kehutanan , sekarang lebih memperioritaskan kepentingan masyarakat.
Ditegaskan Zulkifli, saat ini Kemenhut tidak mengizinkan adanya penebangan pohon lagi, serta tidak mengeluarkan izin baru lagi bagi perusahaan HPH. ‘’Sekarang kita lebih fokus kepada proper (rakyat) apakah itu hutan tanam rakyat, hutan kemasyarakatan, dan hutan desa. Bahkan masyarakat adat boleh mengelola lahan yang disediakan pemerintah,’’ papar Menteri lagi.
Dia mengungkapkan, sebetulnya Indonesia terlalu banyak diberi kenikmatan oleh Allah SWT. Lihat saja, di Tanah Air cukup lima tahun menanam maka sudah bisa panen, bandingkan dengan negara lain seperi Jepang dan di Eropa untuk panen harus memerlukan waktu 100 tahun sejak menanam.
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Sumatra Selatan (Sumsel), Sigit Wibowo mengatakan, program-program Kemenhut terus disosialisasikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat perlunya menanam pohon. ‘’Hal positif lainnya yakni dapat mengurangi dan mengantisipasi konflik lahan antara perusahaan dan masyarakat,’’ tambahnya.
(Smbr - Tim )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar